Ainun Chomsun

Hari Kamis tanggal 28 Februari saya memenuhi undangan Pak Ridwan Handoyo dari Dewan Pengawas Periklanan Indonesia yang bekerjasama dengan P3I Jakarta dalam diskusi yang membahas tentang “Etika Beriklan di Social Media.”

Sebelum acara, saya sempat bertanya-tanya, apa perlu ada etikanya? Kalau memang ada etika, siapa yang diatur dalam etika tersebut? Seperti diketahui social media adalah ranah publik di mana orang bebas berinteraksi. Ada yang digunakan untuk bertegur sapa, janjian, ngobrol, promosi, jualan, melayani customer sampai dengan kampanye politik. Social media membuat semua orang bisa menjadi “media” karena secara rutin membuat konten yang dibaca oleh publik. Dan tidak hanya account personal, tetapi juga account brand, lembaga, psedonym hingga account pejabat negara. Di social media kita bisa berfungsi sebagai konsumen, produsen sekaligus medianya. Gimana cara mengaturnya? Dan apakah memang kita membutuhkan etika tersebut? Sesungguhnya social media itu demokratis dan bisa mengatur dirinya sendiri.

Diskusi mengenai Etika Beriklan di Social Media dihadiri peserta dari berbagai latar belakang pelaku industri digital, seperti agency, media, brand, konsultan marketing maupun personal yang aktif di social media. Setiap orang memberikan perspektif mengenai diskusi hari itu. Banyak hal yang dibicarakan, karena ranah social media begitu luasnya. Enda Nasution, salah satu peserta memberikan masukan untuk membatasi pembahasan etika beriklan di social media supaya lebih fokus dan jelas. Banyak hal diungkapkan dari diskusi ini, dari perlukah membuat etika, dan siapa atau apa saja yang diatur dan bagaimana mengaturnya. Setiap peserta memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan belajar dari negara lain yang sudah menerapkannya. Yang menarik adalah setiap bagian dari industri digital memiliki pengalaman yang berbeda dalam beriklan di social media.

Penjelasan mengenai Etika dari Pak Ridwan Handoyo memberikan pemahaman kepada saya yang selama ini tidak tahu beda etika dan undang-undang. Sebenarnya etika ini tidak punya kekuatan untuk memberikan “hukuman” dan mengikat. Karena sesungguhnya etika adalah himbauan dan letaknya lebih tinggi dari Undang-Undang karena dasar pengukurannya adalah kesadaran diri sendiri. Semakin tinggi peradaban manusia seharusnya semakin beretika. Pelanggaran atas etika lebih kepada sangsi moral dan sangsi sosial, bukan hukuman fisik atau materi. Sayangnya di negara kita justru terbalik, etika dianggap lebih rendah kastanya dari Undang-Undang karena UU bisa menghukum. Etapi saat ini melanggar undang-undang pun dianggap biasa kan ya…. Celakalah kita!

Kesepakatan dari diskusi hari itu adalah, segera disusun Etika beriklan di Social Media, karena bagaimana pun social media di Indonesia saat ini seperti hutan belantara, masing-masing menerjemahkan sendiri-sendiri cara penggunaannya sesuai kepentingan. Adanya etika bisa menjadi petunjuk atau arahan. Dasar penyusunannya akan merujuk pada Etika Pariwara Indonesia, karena dalam beberapa hal ada kesamaan beriklan di media konvensional dan social media. Tetapi tetap memperhatikan “behaviour” di social media yang cukup berbeda dengan media konvensional. Untuk itu beberapa acuan akan digunakan seperti Term of Service dari masing-masing tools atau platform, WOMMA, social media guidelines dari beberapa agency multinasional yang telah menerbitkan serta referensi dari berbagai pihak yang terjun langsung di industri ini.

Seperti biasa, hasil diskusi itu kemudian saya kabarkan melalui account twitter saya. Dan seperti yang sudah diduga, akan ada pro dan kontra. Lebih tepatnya mempertanyakan. Beberapa yang sempat saya baca komentarnya adalah, jangankan etika beriklan di social media untuk etika beriklan di media konvensional saja banyak yang melanggar. Seperti kata Pak Ridwan Handoyo, Etika Pariwara memang hanya mengikat kepada anggota yang menyetujui penetapan Etika tersebut. Jika melanggar mereka akan dikirim surat teguran. Bagaimana nanti di social media, jangan-jangan tidak ada yang mengikutinya. Apakah Etika beriklan di Social Media akan menjadi sia-sia?

Saya percaya setiap manusia punya akal dan budi, dan saya percaya hidup dalam ranah sosial perlu ada etika. Menyusun etika tidaklah mudah, apalagi memenuhi harapan semua kepentingan adalah hal yang sulit. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah etika ini disusun dengan semangat pertama : melindungi konsumen, yang kedua: menjaga agar industri tumbuh berkembang dengan sehat. Jadi etika dibangun bukan untuk membatasi pertumbuhan industri tetapi justru membangun lingkungan bisnis yang sehat. Dua hal itu yang menjadi dasar penyusunannya. Dan etika bukan sebuah harga mati, dalam pelaksanaannya jika perlu perubahan masih bisa diubah dan disesuaikan dengan dinamika industrinya. Yang penting lebih baik kita yang mengatur diri kita sendiri, karena kita yang paham industrinya, daripada pihak luar yang tidak paham kemudian membuat peraturan yang justru akan menghancurkan industri ini.

Lalu, jika etika sudah disusun siapakah yang akan melaksanakan? Dan siapakah yang bertugas mengawasi pelaksanaannya? Sekali lagi saya percaya kita semua yang ada di social media menginginkan lingkungan yang sehat dan bersama-sama ingin menjaga industri ini tumbuh besar. Tidak perlu hukuman atau ancaman untuk melakukan hal-hal yang benar. Kesadaran masing-masing lah yang justru lebih penting. Saya pribadi lebih senang jika ada guidelines yang jelas sehingga kita tidak lagi saling mengklaim salah benar sesuai kepentingan. Etika juga bisa jadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih bijaksana menggunakan social media.

Akhirnya, manusia yang beradab akan menjaga etikanya, tanpa perlu dipaksa.