Ainun Chomsun

Indonesia adalah salah satu negara dengan musim terbanyak, selain musim buah-buahan ada juga musim PILKADA. Demokrasi membuat setiap daerah mengadakan PILKADA secara langsung , baik daerah tingkat satu (Gubernur) maupun daerah tingkat dua (Bupati/ Walikota). Negara dengan 34 propinsi (kalau tidak salah) dan ratusan kotamadya/kabupaten membuat pesta demokrasi tak pernah usai susul menyusul antar wilayah.

PILKADA bukan hajat murah dan gampang, tetapi peminat nya cukup besar, baik untuk jadi calonnya langsung, makelarnya ataupun bandarnya.  Wilayah yang sangat luas dan masyarakat yang sangat heterogen membuat para pemainnya harus pintar-pintar memenangkan pertandingan. Disamping biaya, perlu strategi yang jitu untuk meraup suara, karena serangan fajar atau pembagian angpau sudah tidak lagi menjamin sepenuhnya.

Seperti biasa, bangsa ini tidak pernah kehilangan akal untuk mendapatkan jalan keluar yang murah dan pintas! Hobi masyarakat menonton TV terutama tayangan gossip dan sinetron membuat para artis menjadi magnet perhatian sendiri. Peluang ini tidak disia-siakan oleh para pelaku politik yang cerdik cendekia. Dan  berbondong-bondonglah artis pindah panggung, dari televisi ke panggung politik. Dari anggota dewan sampai menjadi pemimpin atau wakil pimpinan pemerintahan. Apakah salah artis jadi politisi? Tidak ada yang salah, semua mempunyai kesempatan yang sama untuk duduk di posisi elit. Artis, pengusaha, pendidik atau pengangguran sekalipun boleh saja, asal mampu dan mau memikul tanggung jawab dan bekerja untuk kemaslahatan rakyatnya. Dan jangan lupa juga setiap manusia diberi hati untuk mengukur kemampuan diri. Mampukah saya menduduki posisi itu?

Artis-artis yang terjun ke politik ternyata banyak yang mendulang kesuksesan. Saya setuju menggunakan selebritis sebagai peraih suara sangat efektif dan efisien. Dan kita semua setuju bukan salah rakyatnya kalau memilih yang dia kenal baik secara visual tanpa tahu kemampuan dan kapasitas mereka. Kesenjangan pendidikan dan informasi antar warga yang sangat dalam, minimnya pengetahuan sebagian besar masyarakat membuat mereka kurang berpikir dampak jangka panjangnya. Saya tidak bilang masyarakat kita bodoh, keterbatasan pengetahuan lah yang membuat mereka memilih berdasarkan pertimbangan visual.

Banyaknya artis pindah panggung politik, muncul berbagai kecaman dan peraturan untuk menghadang. Dan asyiknya artis pun tidak tinggal diam, semakin ditahan semakin kencanglah usahanya. Panggung media pun jadi ramai dan hiruk-pikuk  tanpa kita tahu semua  itu untuk siapa sebenarnya. Kalau boleh mencari kambing hitam, para pengusung atau yang bersedia mengusung artis-artis itulah yang bersalah. Mereka hanya mau memanfaatkan ketenaran para artis untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dengan biaya seminimal mungkin tanpa melihat kapasitas pribadinya. Dan para pengusung ini tidak sedikit yang pintar dan berpengalaman, tetapi mereka seolah tutup mata dengan kredibilitas calonnya yang penting dapat suara. Dalam hal ini hukum ekonomi  tetap berlaku.

Saya yakin kita semua punya hati nurani, yang bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita punya ukuran dasar bersama tentang seorang pemipin tanpa perlu dituangkan dalam undang-undang ataupun peraturan, yaitu ukuran kepantasan. Sang gerombolan pengusung pun tahu layak atau tidaknya si calon, tetapi mereka selalu berdalih selama tidak melanggar peraturan ya sah-sah saja. Betul Pak, Bu ..sah kog. Saya cuma membayangkan sebuah keadaan : anak anda menonton sinetron yang sedang beradegan melotot, teriak-teriak dengan kata-kata kasar  dalam balutan baju seksi  yang menutup sekedarnya serta menonjolkan segalanya, kemudian berteriak “itu bupati kita ya Pah…pilihan Papah kan?”

Selamat memilih, mau jadi artis atau politisi? Dua-duanya? Boleh kog, silakaaan…..