Ainun Chomsun

Sambil menunggu keputusan MK siapa Presiden yang sah, boleh dong berandai-andai jika presidennya Bapak Joko Widodo alias Jokowi. Setelah proses pilpres yang begitu menguras emosi, dan melihat perjuangan teman-teman relawan yang bekerja keras memenangkan Jokowi tanpa pamrih (setidaknya teman-teman yang saya kenal baik) saatnya semua mundur kembali ke aktivitas masing-masing tanpa melupakan bahwa Jokowi tetap harus diawasi, diberi masukan dan kritikan jika ada hal yang melenceng dari janjinya atau harapan kita.

Saya paham bahwa Jokowi bukan Superman yang akan mengubah semuanya jadi indah, banyak hal-hal yang memang perlu waktu, effort serta kompromi. Saya juga paham Jokowi tidak bisa memuaskan semua pihak, karena dalam setiap keputusan yang diambil selalu ada pihak yang terkorbankan. Harapan saya yang dikorbankan bukan rakyat banyak bawah yang jumlahnya cukup besar. Mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau cukongnya adalah hal klise tetapi menjadi tugas utama seorang Presiden. Dan bukan hal yang mudah menjalankan jargon klise tersebut.

Di antara berbagai problem negeri ini, hal yang harus diutamakan menurut saya adalah soal kesehatan karena menyangkut nyawa dan produktivitas manusia untuk bertahan hidup, dan pendidikan karena menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Selain itu adalah soal pengelolaan sumber daya alam dan mineral. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengelolaan sumber daya alam dan mineral hanya menguntungkan segelintir orang dan kelompok, padahal UUD 45 sudah mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan hal tersebut, penerbitkan UU Mineral dan batubara (Minerba) yang telah disetujui DPR RI tahun 2008 adalah salah satu wujud dari pelaksanaan amanat UUD 45. Pelarangan ekspor bahan mentah dan mewajibkan proses pengolahan sumber daya mineral dan batubara dilakukan di dalam negeri selain memberikan nilai tambah ekspor juga membuka lapangan kerja yang signifikan. Jokowi harus mengawal UU Minerba tersebut dan mengimplementasikannya dengan baik karena itu salah satu contoh dari mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok. Pasti ada tekanan yang cukup signifikan atas penerbitan UU Minerba karena beberapa pihak merasa terganggu, tetapi saya berharap Jokowi tidak menyerah kepada kepentingan segelintir kelompok maupun perusahaan multinasional.

Bukan hal yang mudah, tetapi saya percaya bahwa integritas Jokowi mampu melaksanakan amanat rakyat Indonesia. Banyak pemimpin yang mengambil jalan pintas dengan hanya melaksanakan perubahaan yang instan dan populer demi mendapat dukungan dari berbagai pihak, semoga Jokowi tidak. Masalah pendidikan, kesehatan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara jauh dari popularitas dan dampaknya tidak instan karena butuh waktu yang cukup panjang untuk melihat hasilnya. Dan semoga rakyat juga sabar dan mau bergerak mendukung perubahan yang signifikan. Selama ini kita hanya mengurus pada hal-hal yang emergensi, lupa pada hal-hal yang bersifat investasi jangka panjang.

Saya berharap ada investasi besar jangka panjang yang dilakukan Jokowi untuk membawa negeri ini menjadi negeri yang sejahtera dengan manusia yang berkualitas. Bukan proyek-proyek instan berbuah popularitas semata. Perjalanan yang panjang dan butuh keteguhan serta dukungan dari segenap masyarakat untuk melaksanakannya karena lagi-lagi Jokowi bukan Superman.